DAFTAR ALUMNI MAHASISWA STIH

 TAHUN 2010

NO.

NAMA/NIM

JUDUL SKRIPSI

Yudisium :  20 Januari 2010

1

NAZRUL ARIFIN

TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP  TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN PELAJAR DI PAREPARE

01 03 095

2

MUH. SYUKUR

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA PAREPARE

05 03 002

3

NOORIZA

FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (KUHP) STUDI DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE

05 03 006

4

KRISYANTI P

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE)

05 03 037

5

A. NURSARRAFAH

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPADINA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PAREPARE

05 03 044

6

U  M  A  R

PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN TERHADAP TERSANGKA (STUDI KASUS DI POLRESTA PAREPARE)

05 03 069

Yudisium :  06 Februari 2011

7

I D R U S

KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA RADIO SWASTA DI KOTA PAREPARE

04 03 024

Yudisium :  08 Februari 2011

8

H A M Z A H

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDRAP)

05 03 093

Yudisium :  18 Februari 2011

9

A.AHMAD SYAIKHU

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLAKUAN TERSANGKA YANG MENJALANI PENAHANAN DI POLRESTA PAREPARE

05 03 057

10

SUMANTRI

TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT UU HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLS II B PAREPARE)

05 03 050

11

A G U S M A N

OPTIMALISASI PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA PAREPARE

05 03 099

12

NURJANNAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DI BIDANG PELAYANAN MEDIS (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM PERDATA)

04 03 018

13

LAODE ALAMSYAH

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PAREPARE

04 03 034

14

TRI JAYA PUTRA

TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA PAREPARE

04 03 021

15

AFRIANUS MAGENDE

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA PAREPARE

04 03 033

Yudisium :  23 Februari 2011

16

HARY SOPARJA

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK PENERBIT DENGAN PEMEGANG KARTU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DI KOTA PAREPARE

05 03 007

Yudisium :  21 April 2011

17

ACHMAD NASIR

TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN LANGSUNG PEGAWAI HONORER/KONTRAK MENJADI CPNS TANPA MELALUI SELEKSI PENERIMAAN DI LINGKUP KOTA PAREPARE TAHUN 2008

04 03 058

Yudisium :  14 Mei 2011

18

CICA JAMALUDDIN

FUNGSI RESERSE KRIMINAL POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA POLRESTA PAREPARE

05 03 020

Yudisium :  14 Agustus 2010

19

ARIS MUNIR

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 362 KUH PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA PAREPARE

03 03 075

20

S  I  R  O  H

KEDUDUKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA, KETIGA DAN SETERUSNYA DALAM JAMINAN HAK TANGGUNGAN

05 03 302

21

RACHMI NURDIN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DI KOTA PAREPARE

05 03 306

22

RAHMAT PARTANG

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE

05 03 008

23

A K B A R

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 (STUDI KASUS DI KAB. PINRANG)

06 03 014

24

N U R D I A H

TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN SEWA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CAB. PAREPARE

06 03 013

25

HALIWANGKA

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KOTA PAREPARE

06 03 020

26

S A S L I

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN AKTA DI BAWAH TANGAN  DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

06 03 041

27

J U W I T A

PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KAB. SIDRAP DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 THN 2008

06 03 052

28

YEYENK K

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG PAREPARE

06 03 110

29

RAODHAWIAH

ANALISIS SOSIO YURIDIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI PADA PENGADILAN AGAMA BARRU

06 03 307

30

HASANUDDIN M

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI KOTA PAREPARE

06 03 311

31

R A M L A H

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DI KOTA PAREPARE

108 03 092

Yudisium :  25 September  2010

32

KAIRUDDIN KARIM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA PAREPARE

108 03 110

33

EKA SATRIANY F

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PT. PELNI DENGAN AGEN TRANSPORTASI LAUT DI KOTA PAREPARE

06 03 079

Yudisium :  29 September  2010

34

A B R I A N I

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DI KABUPATEN BARRU

06 03 062

35

RASIDA HOLLONG

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE)

06 03 021

36

KHAERUL ANWAR

PENERAPAN DWANGSOM DALAM PROSES PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE)

06 03 054

37

ABDUL CHALIQ

EKSISTENSI MEDIASI DALAM PERDAMAIAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDATA

06 03 096

Yudisium :  30 Oktober  2010

38

SYAMSINAR A

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGRI AGAMA

06 03 055

Yudisium :  20 November  2010

39

H A M D A N I

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN DI KOTA PAREPARE

06 03 074

40

NOVIANA AMIR

ANALISIS HUKUM PERDATA TENTANG GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE

06 03 040

41

RASYID PALUMULO

EKSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

108 03 002

Yudisium :  15 Desember  2010

42

MUDHAFFAR

TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA PADA KEPOLISIAN RESORT BARRU.

05 03 024

Yudisium :  29 Desember  2010

43

NUR RAHMA

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAD DI KOTA PAREPARE

04 03 038

44

FATMAWATI

EFEKTIFITAS IZIN POLIGAMI DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI RUANG LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE

06 03 047

45

PUSVITA

PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PEMBERIAN KARTU KREDIT DI TINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS PADA BANK BCA PAREPARE)

06 03 105

Yudisium :  30 Desember  2010

46

M. RAHMAT SYAM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPEGAWAIAN.

04 03 063